Hubungan Partai Politik dan Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagai satu konsekwensi dari amandemen UUD 1945 memberikan banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, salah satunya otonomi di bidang politik. Partai politik lokal diharapkan dapat mewujudkan otonomi politik tersebut, walau secara yuridis keberadaannya masih sulit diwujudkan dengan adanya aturan kepartaian yang bersifat nasional dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. Melalui penulusuran data hukum yang bersifat kualitatif dengan pendekatan di seputar hukum ketatanegaraan, penelitian ini mendapatkan landasan teoritis dapatnya dibentuk partai politik lokal di negara kesatuan, seperti Indonesia. Teori yang menjadi landasan itu adalah teori federalisme ideologis yang juga dianut negara-negara kesatuan lain di dunia. Secara konseptual, partai politik lokal yang dapat dikembangkan di Indonesia ke depan adalah partai politik yang tidak punya hubungan sama sekali dengan partai nasional, baik secara struktural, maupun dalam Pemilu. Partai politik ini berkedudukan di setiap provinsi dan melingkupi wilayah provinsinya semata, ini linear dengan konsep otonomi daerah yang menempatkan provinsi sebagai koordinator wilayah-wilayah otonom di bawahnya. [1]

  1. A.    Otonomi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”  UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2] Otonomi daerah berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat yakni:

  1. Undang-undang Dasar

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

  1. Ketetapan MPR-RI

Tap Mpr-RI no. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia

  1. Undang-undang

Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah tersebut, setiap daerah memiliki kekuasaan dalam berbagai bidang, kecuali yang menjadi kekuasaan pemerintah pusat.[3] Kekuasaan pemerintah pusat tersebut ditegaskan dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu meliputi kekuasaan dalam bidang :

a. politik luar negeri

b. pertahanan

c. keamanan

d. peradilan

e. moneter dan fiskal, dan;

f. agama

Hal inilah yang memunculkan gagasan untuk membentuk Partai politik lokal di setiap daerah, selain terdapat beberapa alasan lain yang relevan dikemukakan dalam rangka mendukung gagasan pembentukan Partai politik lokal ini, seperti adanya pengalaman historis bangsa ini pada tahun 1955. Partai politik lokal pernah diperkenankan  dan mengikuti pemilihan umum pada tahun tersebut. Dalam konteks yuridis, pembentukan partai politik lokal di Indonesia masih terhalang oleh aturan-aturan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU tersebut memuat beberapa peraturan yang belum memungkinkannya dibentuk Partai-Partai politik lokal, dimana salah satu syarat pembentukan Partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d UU No.2 Tahun 2008 adalah;

“kepengurusan (partai politik-penulis) paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan”

B.     Partai Politik

Partai politik diatur dalam UU no.31 tahun 2002 tentang partai politik. Berdasarkan undang-undang tersebut, yang dimaksud partai politik adalah rganisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.[4] Pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal28:

“kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dari tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Gagasan mengenai pembentukan partai politik lokal di Indonesia sebagai konsekwensi dilaksanakannya otonomi daerah merupakan hal yang perlu dipersiapkan sejak awal secara akademik. Adapun fungs daripada partai politik adalah:

  1. Pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  2. Penciptaan iklim yang kondusif, serta sebagai perekat kesatuan  dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan rakyat.
  3. Penyerap, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
  4. Perekrutan politik dalam proses pengisian jabatan politik sesuai mekanisme demokrasi dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan gender.

Membentuk partai politik adalah hak setiap warga negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, mengembangkan kehidupan demokratis berdasarkan pancassila, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C.    Partai Politik dan Otonomi Daerah

Persoalan paling dasar dalam pembentukan konsep tentang partai politik lokal hubungannya dengan otonomi ialah dimanakah partai politik lokal itu diletakkan dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Apakah ia diletakkan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota?.

Berdasarkan ketentuan terkait kewenangan provinsi, kabupaten/kota dalam UU No.32 Tahun 2004, kedudukan provinsi dalam struktur pemerintahan mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi, mengawasi dan membina pemerintahan kabupeten/kota di wilayahnya. Dalam konteks kewenangan otonomi itu, pemerintahan provinsi juga mempunyai kewenangan untuk menangani berbagai urusan yang berkaitan dengan urusan lintas kabupaten/kota. Berdasarkan hal itulah, konsep partai politik lokal k edepan akan lebih efektif jika diletakkan di provinsi.[5] Adapun partai-partai yang ada di kabupaten/kota merupakan cabang dari partai yang berpusat di provinsi tersebut. Hal ini dibuat agar, partai-partai di kabupaten/kota yang akan menempatkan kadernya pada institusi legislatif dan eksekutif di kabupaten/kota dapat dimonitor oleh partai pusatnya di provinsi dan dapat menjalankan urusan otonomi secara selaras. suatu partai didirikan  dalam satu provinsi tertentu saja, hal ini disebabkan agar kehadirannya untuk memperkuat kebijakan  otonomi daerah, dimana kebijakan itu sendiri diberikan kepada masing-masing daerah untuk mengurusi pelbagai kekhasan daerahnya masing-masing melalui urusan pilihan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masingmasing mempunyai pemerintahan daerah (ayat 1).  Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat satu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (ayat 2). Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat kedua menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (ayat 3). (Pasal 2, bab 1). [6]

“Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;

c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.” (pasal 10 ayat 5 bab 3”

 

 

 

 


[1] PARTAI POLITIK LOKAL DI NEGARA KESATUAN   UPAYA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG POLITIK « M.Rifqinizamy Karsayuda.htm

[2] Otonomi-Daerah.htm

[3] PARTAI POLITIK LOKAL DI NEGARA KESATUAN   UPAYA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG POLITIK « M.Rifqinizamy Karsayuda.htm

[4] Makalah pengantar ilmu politik

[5] M.Rifqinizamy Karsayuda.htm/blog.spot.com

[6] Pdf/UU no.32 tahun 2004

Politik Internasional mempunyai teori-teori tertentu dalam upaya untuk mengembalikan komitmen terhadap aspek-aspek normatif dalam study. Teori politik juga berupaya agar manusia dapat mencapai pada status good life. Politik internasional juga tidak pernah membatasi teritorial pada suatu masyarakat. Politik internasional hanya sebagai pusat perhatian dimana ia hanya mengurus negara-negara dan kepentingan negara tersebut. Dimana politik internasional ini harus selalu memperhatikan politik bangsa-bangsa kecil yang sangat berpengaruh terutama bangsa negara yang memiliki hubungan dengan bangsa dan negaranya sendiri. Hal yang sangat berpengaruh adalah pengaruh politik dalam jangka pendek atau jangka panjang dalam suatu negara dan bangsa tersebut. Ilmu politik luar negeri ini sangatlah penting bagi setiap politikus, pemikir dan terutama para ulama dan harus menggulutinya. Dimana mereka tidak boleh membatasinya dengan persoalan-persoalan global dan kesimpulan-kesimpulan mengenai kaidah-kaidah tertentu saja atau garis-garis besarnya saja. Politik internasional sangat terantung pada kontak hubungan dan menempatkan orang-orangnya dalam sebuah tanggung jawab dalam menjalankan politik. Apabila ada kekuatan yang menakutkan, pemikiran polotik internasional ini akan berubah atau akan kembali bergantung pada politik itu sendiri dan pada militer. Dimana fungsi militer itu sendiri adalah untuk melindungi negaranya dalam serangan musuh atau ancaman dari negara lain. Para politikus militer ini juga sangat dibutuhkan terutama dalam melatih para militer dan adanya proses kerja sama dalam pemasaran senjata. Politik internasional juga berjalan dengan tindakan-tindakan para militer. Dimana militer selalu berupaya melindungi negaranya. Politik internasional yang bersangkutan dengan militer adalah mereka dimana adanya kerja sama dengan negara militer lain dengan tujuan ingin menghasilkan kemajuan negaranya tersebut dengan kemiliterannya. Aktivitas-aktivitas politik dan militer harus bisa memasuki dalam lingkaran kepedulian terhadap yang rinci-rinci dalam keadaan apapun. Maka apabila adanya kaki tangan musuh yang memasuki negara mereka, mereka harus tau dan jeli walau mereka dari negera muslim atau kafir sekalipun. Dan juga apabila terjadi kontak atau kegiatan-kegiatan politik, maka mereka juga harus mrngetahuinya lebih-lebih masalah yang masih tersimpan. Politik internasional yang berjalan dengan adanya orang yang kepanjangan tangan, atau diplomasi, atau berjalan dengan kegiatan-kegiatan politik atau tindakan-tindakan militer, kesemuanya harus diketahui secara rinci. Karena untuk mengetahui politik itu sendiri, dan juga harus mrngetahui niatan-niatan, tujuan-tujuan juga seluk beluk pernyataan dan tindakan juga hubungannya. Dan apabila yang rinci-rinci itu tidak diketahui atau tidak disampaikan kepada para militer negara, maka sangat mudah para kaki tangan kanan musuh untuk melakukan perlawanan atau penaklukan pada negara yang dituju.

KAPITALISME DEMOKRASI

Posted: June 18, 2011 in Uncategorized
  1. DUA KONSEPSI TENTANG DEMOKRASI

Tahun 1948, George Bernard Shaw mengusulkan untuk menghilangkan salah paham dan kekacauan tentang pengertian demokrasi. Dalam menyelesaikan persoalan ini, mereka mengumpulkan seluruh kaum terpelajar dan ahli pikir untukmenyelesaikan persoalan. Celakanya, persoalan terletak sangat dalam dan tidak adanya kesesuai tentang konsep demokrasi.

Seorang wakil Amerika Serikat, Inggris, atau Perancis sering berbicara tentang demokrasi namun demokrasi yang dimaksud seringkali tentang hal-hal yang berlawanan tentang apa yang ada dalam pikiran kaum komunis Rusia atau Tiongkok. Pada akhir perang dunia ke-2 ketika Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Uni Soviet menduduki Jerman sebagai salah satu dari tujuan mereka yang utama yaitu “demokratisasi” Jerman. Negara-negara barat beranggapan bahwa pembawa demokrasi ke Jerman berarti pemilihan umum, pers yang merdeka, kemerdekaan mengadakan perkumpulan politik, kebebasan beragama, berpikir dan berbicara, persamaan menurut hukum, hak untuk menentang pemerintah, hak untuk memilih pekerjaan sendiri, hak untuk membentuk serikat-serikat kerja bebas, hak untuk bergerak bebas dalam negeri sendiri, dan pergi keluar negri untuk sementara waktu, atau berpindah untuk selama-lamanya dan secara umum hak setiap oran untuk bebas mengembangkan kesanggupan pikiran dan moralnya. Dari segalanya, kebebasan dari ketakutan adalah sebagai soal pokok dalam konsep barat mengenai demokrasi. Aspek demokrasi telah ditulis dengan tepat yaitu:

“ Dalam suatu negara yang merdeka, ketukan pinti dipagi buta berarti datangnya tukang susu, dalam suatu negara totaliter, ketukan yang sama berarti datangnya polisi rahasia untuk mengambil seseorang dari rumah dan keluarganya untuk dipenjarakan, dibuang, atau dihukum mati dengan tidak diadili atau menurut proses yang sewajarnya”.

Konsepsi komunis mengenai demokratisasi Jerman berbeda dengan konsep demokrasi barat. Seperti yang dikatan oleh pujangga Soviet “Apakah politik ini atau politik itu dijalankan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan mayoritas yang ada dan terbesar atau untuk kepentingan minoritasnya” (G. F. Aleksandrov, The pattern of Soviet Democracy, 1948).

Dalam pemilihan terakhir di Jerman Barat pada tahun 1953, hanya 22% suara diberikan untuk partai komunis. Menurut pandangan mereka, Jerman Barat adalah negara diktator karena kepentingan kepentingan rakyatnya tidak di tentukan oleh satu partai yang tau tentang apa yang paling baik bagi rakyat Jerman yaitu partai komunis. Kaum komunis menanamkan keharusan-keharusan demokrasi-kemerdekaan berbicara, pers, berkumpul, persamaan menurut hukum dan hak-hak dalam demokrasi pokok lainnya sebagai demokrasi formal. Jika dibandingkan dalam konsepsi komunis, demokrasi-demokrasi yang traditional mendapati arti baru. Uni Soviet memandang Jerman Timur sebagai suatu negara yang sungguh-sungguh demokrasi karena hak milik alat-alat produksi dan penyelenggaraan telah dioperkan kepada pemerintah.

  1. DEMOKRASI SEBAGAI SUATU CARA HIDUP

Konsep barat tentang demokrasi sebagai suatu cara hidup:

  1. Empirisisme rasional
  2. Titik berat pada orang
  3. Sifat instrumental dari negara
  4. Kesukarelaan
  5. Hukum di balik hukum
  6. Titik berat pada cara
  7. Perbincangan dan persetujuan dalam hubungan-hubungan manusia
  8. Persamaan pokok di antara semua umat manusia.
    1. Empirisisme rasional merupakan unsur tersendiri yang teramat penting dalam cara hidup bebas. Kepercayaannya kepada pertimbangan akal dan kemungkinan cara menggunakannya. Kaum pada golongan ini disebut dengan kaum dogmatis (orang-orang komunis dan fasis) dan mempunyai tujuan untuk memperkuat apa yang telah diketahuinya.
    2. Titik berat pada individu memisahkan demokrasi liberal dari sistem totaliter fasis maupun komunis. Dalam fasisme, titik berat adalah pada bangsa, negara, suku bangsa dan kerajaan. Dalam komunisme, titik berat adalah pada konsep mengenai kelas. Demokrasi liberal menitik beratkan pada individu sebagai pusat dari segala doktrin dan politik.

“negara adalah tuan dan individu sebagai pesuruhnya” (doktrin totaliter)

  1. Teori negara sebagai alat negara sebagai suatu mekanisme untuk digunakan bagi tujuan yang lebih tinggi dari alat itu sendiri. Pembangun politik barat menganggap negara sebagai suatu kesatuan organik dengan kehidupan dan tujuan-tujuan sendiri yang lebih tinggi dari tujuan-tujuan individu. Doktrin liberal klasik mengatakan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap cukup dengan dirinya sendiri, dan negara harus datang menolong hanya jika usaha-usaha sukarela masyarakat gagal.
  2. Kesukarelaan teori demokratis menganggap sukarela adalah sebagai darah kehidupan dari suatu masyarakat bebas. Hidup yang penuh dengan persaudaraan dapat dirasakan sedalam-dalamnya dalam perkumpulan-perkumpulan kecil yang sukarela.
  3. Hukum di balik hukum berasal dari pandangan federalis mengenai negara dan masyarakat dalam liberalisme klasik. Masyarakat dianggap sebagai kumpulan dari asosiasi-asosiasi sukarela yang berlainan dan negara dipandang sebagai suatu badan yang seharusnya sukarela disebabkan kekuasaannya berasal dari persetujuan orang-orang yang diperintah. Para pemikir liberal klasik di Inggris dan Amerika Serikat beranggapan bahwa hukum bukanlah berasal dihasil oleh negara, tetapi mendahuluinya.
  4. Titik berat pada cara hidup demokratis adalah berdasarkan keinsafan akan adanya tujuan yang tidak dapat dipisahkan dari cara mencapainya yang senantiasa menentukan bentuknya.
  5. Perbincangan dan persetujuan cara yang menjadi ciri bagi masyarakat demokratis dalam usahanya untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan dan kepentingan.
  6. Persamaan pokok di antara semua umat manusia merupakan pokok dari doktrin dan politk demokratis yang sering menimbulkan salah paham. Seorang demokrat tidak pernah mengatakan bahwa semua orang sama. Namun yang dikatakan adalah pada dasarnya mereka sama.
  7. SYARAT-SYARAT DEMOKRASI POLITIk

Demokrasi politik tidak sama dengan demokrasi sebagai suatu cara hidup, kecenderungan untuk menyamakannya bukanlah tidak sehat. Pemerintahan yang demokrasi mampu memelihara suhu politik yang memungkinkan kemerdekaan politik berkembang. Kemerdekaan politik dalam suatu masyarakat dapat diukur sebaik-baiknya dengan batas ketidak umuman yang dibolehkan dalam masyarakat tersebut. Pada tahun 1945, kaum pemilih di Inggris dihadapkan pada satu pilihan. Bukan pada sosialisme dan kapitalisme, tapi antara dua program yang tidak terlalu beda sifatnya. Meski kapitalisme dapat dihapuskan dengan cara yang paling demokratis sekalipun, kebutuhan akan lebih dari dari satu partai tetap ada. Meskipun kapitalisme tidak ada menurut pengertian modern, namun kaum komunis mengatakan bahwa dua partai adalah buah dari kapitalisme. Kepentingan-kepentingan yang bertentangan di antara kaum kapitalisme dan kaum pekerja harus diwakili dari partai-partai yang bertentangan. Di Uni Soviet, kapitalisme telah dihapuskan. Oleh sebab itu, tidak perlu adanya ladi partai yang bertentangan dengan partai komunis. Sehingga menimbulkan argumen-argumen kesalahan pokok. Dimana terdapat anggapan yang salah bahwa persoalan hak milik adalah satu-satunya urusan partai politik.

  1. DASAR-DASAR KEJIWAAN DEMOKRASI

Manusia telah hidup di atas planet ini selama dari seperempat juta tahun kurang lebih. Namun ide-ide tentang demokratis dan pakteknya baru saja diketahuinya. Secara politik, pribadi yang otoriter pada dasarnya adalah seorang dewasa yang tidak pernah sampai matang kedewasaannya. Orang yang telah matang kedewasaannya tidak memerlukan keamanan yang diberikan oleh suatu kekuatan luar, Ia mempunyai keamanan dalam dirinya sendiri. Begitu juga dengan sikap pribadi yang demokratis terhadap pemimpin yang berbeda dengan sikap pribadi otoriter. Pembentukan pribadi demokratis pertama-tama harus ditentukan dalam lingkungan keluarga.

Salah seorang ahli ilmu jiwa kanak-kanak Jerman, Kurt Lewin datang ke Amerika Serikat pada tahun 1932 menulis sebuah tulisan pada tahun 1936 tentang perbedaan sosial-psikologis bahwa “Bagi seseorang yang datang dari Jerman, tingkat kebebasan dan kemerdekaan anak-anak dan orang dewasa di AS sangat mengesankan”. Terutama kentara sekali tidak adanya sifat merendah dari anak-anak muda terhadap orang-orang dewasa atau dari mahasiswa terhadap guru. Kaum ini juga memperlakukan si anak lebih seperti sesamanya. Sebaliknya jika pada mereka terdapat pribadi yang demokratis karena pribadi ini senantiasa insaf akan kekurangan-kekurangannya sendiri dan kekurangan-kekurangan kelas sosial, partai atau bangsanya. Dimana menyebabkan ia bersifat toleran terhadap orang lain, suku-suku bangsa lain, agama-agama lain, dan buah-buah pikiran lain. Kekuatan pribadi demokratis sebanding dengan kekuatan lembaga-lembaga dan praktik demokratis dalam masyarakat tempat ia hidup.

  1. KEBEBASAN PERSEORANGAN DAN KEAMANAN NASIONAL

John Stuart Mill, on Liberty 1859 dalam karangannya bahwa suatu masa yang boleh dikatakan cukup beradab.  Meskipun Mill secara rendah hati tidak mengakui keorisinilan selai dari pada itu, bahwa yang diberikan setiap pikiran yang hati-hati terhadap caranya sendiri untuk menangkap dan menyatakan kebenaran-kebenarannya sebagai kepunyaan bersama.

Alexis de Tocqueville dalam bukunya Democrac in America 1835-1840 bahwa Mill menyerang angan-angan bahwa evolusi pemerintahan dari kelaliman ke demokasi dengan sendirinya akan memberi penyelesaian bagi perseolan kemerdekaan perorangan. “pemerintah yang lalim dapat dijalankan oleh satu orang, beberapa orang, atau oleh suatu mayoritas”. Pemerintah oleh kaum mayoritas secara potensial adalah yang paling jelek, karena mendapatkan sokongan moril paling luas. Mill juga melihat kecenderungan umum manusia untuk tidak bersabar dan berlapang hati, tetapi cenderung mendesakkan pendapatnya atas orang lain. Dan, ketiadaan kekuasaan acapkali merupakan sebab yang utama mengapa seseorang dapat menerima perbedaan paham. “andaikan seluruh umat manusia berkurang satu, mempunyai pendapat yang sama dan hanya satu orang yang bertentangan pendapat manusia tidak lebih berhak untuk membungkamkan orang yang satu itu. Seperti juga orang ini, andaikata mempunyai kekuasaan ia berhak untuk membungkam seluruh umat manusia”.  Mill juga mengatakan suatu masyarakat tidak akan sempurna bebas, kecuali jika ada jaminan kebebasan mutlak untuk menyatakan pendapat dilapangan pengetahuan, moral, politik, dan ketuhanan. Tidak ada seorangpun yang bisa menangkap lebih dari sekelumit atau sebagian saja dari kebenaran. Dalam proses yang senantiasa dihadapkan pada tantangan-tantangan, kebenaran dapat tumbuh dan sehat. Keharusan pendapat secara penuh terbagi tiga dasar yaitu:

  1. Pendapat yang dibungkam mungkin sepenuhnya mengandung kebenaran.
  2. Pendapat yang dibungkam mungkin sebagian benar dan sebagian tidak benar.
  3. Andaikata pendapat itu bungkam seluruhnya tidak benar, pendapat itu seharusnya jangan di tekan.

Mill juga menekan bahwa kebebasan individu untuk kepentingan mendirikan sebuah negara yang kuat, bahwa harga sebuah negara tidaklah lebih tinggi dari pada harga para warganya. Apabila negara “memperkecil” orang-orangnya dan menurunkan derajat mereka menjadi alat-alat yang patuh akan didapati kalau dengan orang-orang kecil tidak akan dapat dilaksanakan hal-hal yang besar dengan benar-benar.

  1. KAPITALISME KLASIK

Kapitalisme menurut sejarahnya berkembang sebagai satu bagian dari gerakan besar individualisme rasionalis. Dilapangan keagamaan, gerakan itu menghasilkan reformasi di bidang pendidikan, pertumbuhan ilmu pengetahuan alam dalam hubungan-hubungan manusia, ilmu pengetahuan sosial di bidang politik, pemerintahan yang demokratis dan dibidang ekonomi. Dalam sistem kapitalis, hak milik atas alat-alat produksi (tanah, pabrik-pabrik, mesin-mesin, sumber-sumber alam) ada di tangan orang perseorangan, tidak ditangan negara. Hal ini tidak menghalangi dipegangnya hak-hak monopoli biasa dan urusan departemen-departemen umum yang pokok oleh pemerintah (kantor pos, senjata-senjata atom). Tetapi hal seperti ini lebih dianggap sebagai pengecualian dari pada suatu ketentuan kecenderungan peradaban kapitalis lebih menyukai kepemilikan perseorangan alat-alat produksi didasarkan atas dua pertimbangan.

  1. Kepemilikan atas harta produktif berarti kekuasaan atas kehidupan orang lain.

Kekuasaan semacam ini dipecahkan antara banyak pemilik harta dari pada dipegang oleh satu pemilik yaitu negara. Ditambah dengan kekuasaan ekonomi dari pemilik segala harta produktif, hingga bergabunglah harga ekonomi dan kekuasaan politik.

  1. Cara berfikir kapitalis bahwa kemajuan dibidang teknologi akan lebih mudah dicapai apabila setiap orang mengurus urusannya sendiri dan mempunyai dorongan pribadi untuk berbuat demikian.

Di zaman pra-kapitalis, ekonomi pada dasarnya bersifat lokal dan mencukupi diri sendiri. Setiap keluarga menghasilkan hanya sekira-kira yang diperlukannya dan menambah kebutuhan-kebutuhannya yang mudah dengan jalan barter atau pertukaran barang dipasar setempat yang primitif. Dalam ekonomi totaliter (fasis atau komunis), negara dalam usahanya merencanakan seluruh perekonomian terbentur pada kesulitan yang ditimbulkan oleh terbatasnya luas pengawasan yang dapat dilakukan. Dalam sistem ekonomi pasar kapitalis, setiap pembuat keputusan memperhatikan daerah yang jauh lebih kecil. Dan luasnya jangkauan perhatian dan pengawasannya lebih terbatas dan bisa lebih diatur. Dalam sistem ekonomi pasar kapitalis, setiap pembuat keputusan memperhatikan daerah yang jauh lebih kecil. Dan luasnya jangkauan perhatian dan pengawasannya lebih terbatas dan bisa lebih diatur.

Ekonomi pasar adalah tulang punggung bagi semua sistem ekonomi. Ahli ekonomi sosialis akhirnya mengakui implikasi-implikasi politik luar biasa yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. W. Arthur Lewis, ia tidak setuju dengan konsep-konsep kuno. Persoalannya bahwa bukanlah diantara perencanaan dan tidak ada perencenaan, tetapi diantara perencenaan dengan bimbingan dan perencenaan dengan anjuran.

Dalam suatu negara yang demokrasi, pemerintah secara tidak langsung mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu dengan jalan anggaran belanja, perpajakan, tingkat-tingkat bunga, dan politik-politik perencanaan lain yang bersifat dorongan. Cara yang seperti inilah menghindari kekurangan pokok dari perencanaan terpimpin sentralisasi yang biokratis dan tidak adanya efisiensi di bidang ekonomi. Tidak kurang pentingnya juga dalam menerima prinsip ekonomi pasar lewis terpaksa mengambil kesimpulan bahwa nasionalisme semua industri tidak diinginkan berhubungan dengan alasan-alasan yang biasa untuk menentang monopoli yang tidak adanya efesiensi, kekurangan inisiatif, dan pemusatan kekuasaan. Ciri lain dari ekonomi kapitalis adalah persaingan. Kebebasan untuk mengadakan persaingan di pasar berasal dari empat kebebasan kapitalis yang pokok. Yaiti kebebasan untuk berdagang dan mempunyai pekerjaan, kebebasan untuk mengadakan kontrak, kebebasan hak milik, dan kebebasan untuk membuat untung. Sedangkan pilihan lain dari persaingan adalah:

  1. Monopoli perseorangan
  2. Negara yang serba kuasa

Di bidang industri, penilitian dan pengembangan menjadi suatu lapangan untuk bersaing dengan gesit. Kegesitan persaingan terlihat pada kenyataan bahwa maskapai menggunakan jumlah yang semakin besar dari anggaran belanja untuk keperluan litbang. Dengan mempercepat masa perubahan di lapangan ekonomi, litbang meningkatkan persaingan. Hingga timbulah prinsip keuntungan dimana prinsip poko lain yang merupakan ciri dari sistem kapitalis. Ekonomi kapitalis memberikan lebih banyak kesempatan untuk mencari keuntungan dari sistem-sistem ekonomi sebelumnya. Karena adanya jaminan kebebasan yang biasanya tidak terdapat dalam sistem-sistem pra kapitalis yaitu:

  1. Kebebasan untuk berdagang dan mempunyai pekerjaan
  2. Kebebasan hak milik
  3. Kebebasan mengadakan kontrak

Perkembangan sistem keuntungan dibawah kapitalisme tidak perlu menunjukkan bahwa dengan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari keuntungan, kapitalisme menjadi lebih tidak bersusila.

  1. KETEGANGAN-KETEGANGAN DALAM KAPITALISME MODERN

Teori kapitalisme paling mendekati kenyataan yang sebenarnya dalam periode klasik, dari pertengahan abad ke-18 hingga akhir abad ke-19, pada abad ke-20, kapitalisme terpaksa menghadapi banyak ketegangan. Seperti perkembangan-perkembangan teknologi industri dan seperti peperangan lainnya. Hingga demokrasi menentapkan prinsip bahwa mereka yang mempunyai kekuasaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam negara yang demokrasi, kekuasaan politik tidak boleh digunakan untuk keuntungan-keuntungan golongan yang memerintah. Sedang dalam alam ekonomi, sebaliknya terdapat suatu keadaan konstitusional yang berlawanan dengan konsep dasar demokrasi. Sementara dalam demokrasi kapitalisme, kebijakan-kebijakan politik diputuskan melalui proses-proses persetujuan yang mulai dari bawah dan berakhir di atas.

Semakin berhasil kapitalisme, semakin dihancurkannya pula suatu paradoks sifat kelembagaan dan ideologinya yang asli dengan jalan kolektivisasi dan sosialisasi rangka perusahaan. Kolektivis-kolektivis yang pertama dalam zaman kapitalisme bukanlah orang-orang yang mengkritiknya, tetapi pengusaha-pengusaha kapitalis yang paling berhasil seperti Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, dan Henry Ford yang telah menciptakan kerajaan-kerajaan industri yang luas. Galbraith mengakui bahwa tenaga imbangan tidak selalu efektif sebagai alat untuk membatasi kekuasaan ekonomi perseorangan. Tidak juga dapat bekerja dalam keadaan inflasi, saat kekurangan permintaan secara relatif lenyap dan pembeli yang jumlahnya terlalu besar bersaing untuk membeli barang-barang dan jasa yang ada. Sedang keuntungan-keuntungan monopoli dapat dibagi dengan baik antara pembeli besar dan penjual besar serta kerugian konsumen. Dengan digantikannya kesatuan-kesatuan kecil yang bersaing, yang besar jumlahnya di abad ke-18, oleh kesatuan-kesatuan raksasa yang bersaing tetapi sedikit jumlahnya diabad ke-20. Oleh karena itu, dalam satu segi konsep tenaga imbangan meskipun jelas dan provokatif, pada intinya adalah pernyataan kembali dengan cara lain dokrin pasar yang mengatur diri sendiri. Doktrin ini berasal dari ilmu ekonomi klasik yang secara pinter sekali telah disesuaikan dengan fakta-fakta ekonomi modern.

  1. SUMBER-SUMBER KEKUATAN DEMOKRASI KAPITALIS

Kapitalisme telah menciptakan keajaiban-keajaiban dibandingkan keajaiban piramid-piramid Mesir, jalan-jalan air di Roma, dan gereja-gereja besar Gotik. Kapitalisme juga telah melakukan ekspedisi-ekspedisi yang jauh melebihi perpindaha bangsa-bangsa dan perjalanan-perjalanan untuk perang suci dimasa-masa yang lalu. Selayang pandang tentang Amerika Serikat: penduduknya bertambah enam kali lipat diantara tahun 1850 dan 1950. Tetapi penghasilan nasionalnya bertambah tiga puluh kali lipat (dalam mata uang dollar tetap untuk memberi kemungkinan perubahan dalam daya beli). Pada waktu yang bersamaan hak suara senantiasa diperluas, pendidikan dimungkinkan bagi lebih banyak orang dari pada waktu yang sudah-sudah dan kesempatan untuk bersenang-senang lebih banyak dari pada sebelumnya. Diats segala-galanya tidak pernah sebelumnya ditunjukkan perhatian yang sedemikian besarnya terhadap kesejahteraannya yang berkedudukan rendah dalam masyarakat.

Penghapusan perbudakan, pendidikan bagi semua orang, bantuan kesehatan yang belum pernah diberikan sebelumnya, jaminan sosial bagi setiap orang, perpanjangan usia dua kali lipat dalam waktu satu abad, pertambahan penduduk yang tertinggi menurut catatan. Dengan  memandang pada peabadatan-peradabatan pra-kapitalis, kita terkejut oleh kenyataan masih tetap adanya ketidaksamaan tingkat kedudukan sosial (sistem kasta di India, kelas peon di Amerika Latin) yang mencerminkan tidak adanya penghargaan sama sekali terhadap kemuliaan diri manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan sosial di Amerika Serikat salah satu dari alat pengantar perubahan sosial sebagian besar telah didanai oleh yayasan-yayasan swasta. Karena ilmu pengetahuan sosial menggali fakta-fakta, mungkin sekali akan menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan sosial yang justru paling ditakuti oleh kaum kolot.

Implikasi politik kapitalisme juga dapat dilihat dengan pengambilan risiko perseorangan, keinginan dan kesanggupan untuk membuat keputusan-keputusan, memikul tanggung jawab, dan menentukan kehidupan sendiri. Ekonomi kapitalisme berkembang sebelum ada pemerintahan yang demokratis, tetapi yang satu mau tidak mau harus menuju pada yang lain. Kapitalisme juga menyangkut pemerintahan dengan pembagian keputusan dan kekuasaan. Undang-undang ekonomi tidak ditetapkan oleh suatu kekuasaan pusat, melainkan oleh beribu-ribu keputusan kecil yang saling mengimbangi. Dalam pandangan yang luas dan meliputi seluruh dunia, peradaban kapitalis di wakili oleh Inggris pada abad ke-19 dan Amerika Serikat pada abad ke-20 dan merevolusikan benua yang terbelakang.

  1. KEADAAN MAKMUR

Prinsip utama bagi keadaan makmur boleh dikatakan sederhana.

  1. Pengakuan bahwa setiap anggota masyarakat berhak, semata-mata karena manusia untuk mendapatkan hidup yang minimum.
  2. Keadaan makmur membawa kewajiban kearah penuh (full employment) yang harus dijadikan tujuan utama bidang sosial dengan sokongan politik pemerintah.

Tahun 1929-1939 tidak hanya memperlihatkan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh para pengangguran tapi juga kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam jaminan sosial, perlindungan terhadap bahaya yang mengancam berupa ketiadaan, ketakutan, dan hari tua tidak saja akan menunjukkan adanya pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Di Amerika Serikat, depresi besar menyebabkan merosotnya kepercayaan terhadap falsafah kolot mengenai laissez-faire. Ketika perekonomian Amerika mencapai tingkat saat seorang dari empat orang yang lain dapat kehilangan pekerjaannya. Saat semakin banyaknya perusahaan  yang jatuh bangkrut atau tidak sanggup mengkaji pegawainya dan mencari keuntungan bagi pemegang-pemegang saham mereka. Agricultural Adjustment Act (12 Mei 1933) menolong kaum tani dengan jalan menaikkan harga hasil-hasil pertanian sedemikian rupa sehingga kaum tani dapat membeli barang-barang industri seperti pada tahun 1909-1914. Sementara di kebanyakan negara bantuan untuk para pengangguran diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai “sokongan amal”. Pemerintah Federal mendirikan Works Progress Administration pada tahu 1935 untuk memberikan bantuan pekerjaan dan bukan sokongan amal berupa uang. National Labor Relations Act (5 Juli 1935) yang biasanya disebut dengan Wagner Act, menetapkan untuk pertama kalinya dan sepenuhnya peraturan peundang-undangan mengenai hubungan buruh majikan di Amerika Serikat. Seperti dengan membentuk serikat-serikat perusahaan, polisi pribadi, mata-mata buruh, penutupan-penutupan, dan pematah-pematah pemogokan profesional. Itulah salah satu cara para majikan mematahkan mereka.

Penyelenggaraan perekonomian Amerika telah menakjubkan dunia, mulai dalam perang dunia ke II dan di tahun-tahun sesudah perang. Perekonomian Amerika tidak menjadi lembek dan macet disebabkan oleh keadaan makmur, tetapi malah memperlihatkan dinamisme, dorongan, dan inisiatif yang luar biasa dalam periode 1940-1960. Sementara pada tingkat-tingkat permulaan, keadaan makmur adalah persoalan politik partisan yang menimbulkan suasana yang pahit di antara partai besar di Amerika. Tetapi dala, perkembangannya, pertentangan menjadi sangat sedikit sepanjang yang berkenaan dengan prinsip-prinsip pokok keadaan makmur. Apapun aspek-aspek ekonomi dan sosial dalam keadaan makmur, akibat-akibat politiknya lebih penting lagi. Dengan tidak merubah bentuk dasar pemerintahan atau cara hidup, keadaan makmur telah memperkuat demokrasi dengan jalan memperkuat jaminan-jaminan, perasaan harga diri, dan kemerdekaan warga negara demokrasi.

 

KONSTITUSI

Posted: June 1, 2011 in Uncategorized

            Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun menurut para ahli, konstitusi termasuk kedalam terjemahan politik atu kesepakatan politik yang bersifat tertulis dengan cara mengambil suatu keputusan, pengadilan dan kebijakan. Calt Schmitt  pengertian konstitusi  Yaitu konstitusi yang absolut : konstitusi yang mempunyai kesatuan organisasi yang mencakup tentang hukum dan semua organisasi yang terdapat dalam suatu negara. Konstitusi yang relatif yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan burjois agar haknya dapat dijamin oleh penguasa.

Konstitusi mempunyai tujuan tertentu yaitu:

  1. membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenagnya maksudnya apabila tujuan dari pada konstitusi ini tidak berjalan dengan baik, maka bisa saja kekuasaan merejalela dan merugikan rakyatnya.
  2. Melindungi Ham melaksanakan haknya.
  3. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi negara tidak akan kokoh.

nilai-nilai yang terdapat didalam konstitusi yaitu:

  1. Nilai normatif: suati konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dimana bagi mereka tidak berlaku dalam hukum yang legal namun berlaku pada hukum yang real dimana dapat terlaksankan dengan efektif dan konsekuen.
  2. Nilai nominal: konstitusi yang berlaku menurut hukum namun tidak sempurna. (pasal yang terdapat dalam hukum tersebut tidak berlaku seutuhnya bagi bangsa)
  3. Nilai semantik: konstitusi yang hanya berlaku pada penguasa saja.

Kedudukan konstitusi dengan UUD sangatlah erat. Disebabkan adanya keterkaitan dengan kenegaraan bagi penguasa tentang aturan-aturan pokok tentang  ketatanegaraan sebagai hukum dasar bagi hukum yang tertinggi. Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi terlihat pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan suatu negara yang tertuang pada pembukaan UUD suatu negara. Hal ini disebabkan sebagian dari pada konstitusi ada yang tertulis(dokumentary constiutution / writen constitution) dan konstitusi tidak tertulis (nondokumentary constitution). Begitu juga dengan suatu UUD negara yang telah tertulis dengan sah dan wajib dilaksanakan berdasarkan hukum yang telah diresmikan oleh suatu negara.

 

Konstitusi yang tidak tertulis sering juga disebut dengan konvensi. Dan konvensi mempunyai syarat-syarat tertentu dimana:

  1. Selalui diakui dan selalu digunakan dalam praktk ketatanegaraan.
  2. Tidak bertentangan dengan bunyi atau ketetapan suatu UUD
  3. Selalu memperhatikan pelaksanaan UUD.

Jika dilihat secarateoritis konstitusi dibedakan menjadi konstitusi politi: berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara dan hubungan rakyat dan pemerintahan dalam suatu kekuasaan antar lembaga negara. Dan konstitusi sosial: mengandung cita-cita sosial, sistem sosial, sistem politik dan rumusan filosof negara yang ingin dikembangkan oleh bangsa itu sendiri. Konstitusi itu juga muncul apabila suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Melindungi asas demokrasi Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat Untuk melaksanakan dasar negara Menentukan suatu hukum yang bersifat adil.

Filsafat Politik

Posted: June 1, 2011 in Uncategorized

Asal-Muasal Kesadaran Nasional

Sebelum tahun 1500, sedikit banyaknya buku telah di cetak 20.000.000 yang menandai titik tolak zaman reproduksi mekanisnya Benjamin. Jika pengetahuan manuskrip merupakan wangsit rahasia yang sulit didapat, pengetahuan tercetak dihidupi oleh kemampuannya untuk direproduksi dan disebarkan tanpa henti. Sepert yang diyakini oleh Febvre dan Martin bahwa berkemungkinan 200.000.000 jilid buku telah ditulisnya pada 1600 tahun yang lalu. Dan diantara tahun 1500 sampai 1550 juga termsuk periode kemakmuran hebat di Eropa dikarenakan awal dari pembentukan awal usaha kapitalistis penerbitan buku yang terdrong nafsu pemasaran. Yang dapat menciptakan perusahaan-perusahaan penerbitan internasional. Dimana usaha penerbitan menjadi industri besar dibawah kendali para kapasitas kaya. Buku demi bukupun dicetak dan dijual kepasar. Hingga fakta menentukan bahwa bahasa merupakan bahasa orang-orang bilingual. Sangatlah relatif orang yang dilahirkan untuk berbahasa latin. Pembumian bahasa secara revolusioner sebagai sabetan kapitalisme awal rancak akibat tiga faktor. Faktor pertama adalah perubahan karakter bahasa dan   bahasa-bahasa ibu administratif mendahului kebangkitan cetakan dan keagamaan pada abad ke 16 yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi pengikisan komunitas yang terbayang sakral. Bahasa latin juga mampu dikalahkan bahasa Perancis Norman hanya dalam kurun waktu 1200 atau 1350 tahun. Dan pada tahun 1539 bahasa Perancis diresmikan oleh Francois ketika ia mengeluarkan maklumat Villers-Cotterets. Dan pada abad 18 bahasa Perancis dan Jerman juga menjadi bahasa resmi dalam lingkungan istana.

Kendati kita harus selalu ingat akan gagasan fatalitas, dalam artian kondisi kebhinekaan linguistik umum yang tak bisa diganggu gugat. Yang hakiki adalah ketimbal-balikan antara fatalitas, teknologi, dan kapitalisme dalam ragam bahasa. Yaitu bahasa yang bagi pemakainya merupakan lekuk-liku kehidupan mereka sangat besar. Kapitalisme menciptakan bahasa kekuasaan yang jenisnya berlainan dengan bahasa-bahasa yang dipakai dalam administratif sebelumnya.

Para Perintis Kreol

Negara baru yang baru lahir pada abad ke 18 dan awal abad ke 19 menghadirkan daya tarik yang tak lumrah karena mustahil menjelaskan kehadiran mereka dengan berpijak pada dua faktor yang mungkin dari nasionalisme Eropa mampu ditarik. Sehingga mendominasikan pemikiran Eropa Picik tentang kelahiran nasionalisme dimuka bumi.

Kreol adalah orang yang mewariskan darah murni Eropa dari para moyangnya. Namun ia sendiri dilahirkan di benua Amerika. Sehingga sangatlah cukup adil bila dikatakan bahwa bahasa tidak pernah menjadi persoalan dalam perjuangan-perjuangan pembebasan nasional mereka.

 

Gelombang Terakhir

Negara-negaru baru pasca perang dunia II mempunya watak tersendiri. Kebijakan-kebijakan pembangunan bangsa yang ditelurkan oleh negara-negara baru memuat unsur antusiasme nasional kerakyatan yang asli dengan pemantapan ideologi nasionals yang sistematis. Dimana berwatak Machiavelis lewat media massa, sistem pendidikan, peraturan-peraturan pemerintahan dll.

Pada abad ke 18 unit administratif imperial mulai mendapatkan makna nasional, sebagian unit merupakan kurungan pendakian para fungsionaris kreol. Begitu juga dengan abad 20. Imperium Eropa zaman mutakhir mempunyai sisi praktis selain sisi ideologisnya. Pada tahun 1913, Rezim kolonial Belanda di Batavia mengikuti pertunjukan di Den Haag. Dimana ia mensponsi perayaan massal untuk memperingati 100 tahun pembebasan nasional bangsa Belanda dari Perancis. Dimana Ki Hajar Dewantara menuliskan artikelnya dalam bahasa Belanda yang berjudul “Als ik eens Nederlander was” yang artinya Andai saya menjadi orang Belanda. Tulisan ini pertama kali dimuat dalam De Expres tanggal 13 Juli 1913. Namun langsung diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan dimuat kedalam koran Pribumi. Ironisnya, tentu semua sejarah ditulis dari suatu kesadaran historiografis yang pada peralihan abad diseluruh Wilayah Eropa menjadi terumusan secara nasional.

Orang Belanda seharusnya berada di tempat pribumi mereka disebabkan tempat lahir mereka sendiri. Namun selain superioritas dan juga mempunyai status bukan berasal dari tanah jajahan, mereka mampu memberi mereka sendiri dengan bahasa yang mereka akrabi. Pada masa kejayaan Ecole Normale William Ponty di Dakar, berdatanganlah murid-murid cerdas. Dimana konsep paradoksal negritude intisari keafrikaan yang hanya bisa dinyatakan dalam bahasa Perancis. Jadi jangan heran jika puncah peziarahan para murid terjadi di Dakar. Secara umum kebijakan yang diterapkan para penguasa mempunyai dua tujuan dasar yang hendak dicapai. Yang pertama kubijakan yang bertujuan untuk memotong ikatan politikus dan kultural yang ada antara rakyat jajahan dengan jagat diluar Indocina. Tujuan yang kedua adalah kebijakan pendidikan Perancis di Indocina yang ingin menghasilkan sejumlah orang pribumi yang fasih berbicara bahasa.

Liku-liku sistem pendidikan kolonial tak perlu terlampau banyak menyita waktu. Bagi para pendaki makna titik menariknya mereka dari segala penjuru itu mustilah Indocina dimana sama halnya dengan mahasiswa-mahasiswa yang poliglot dan polietnis di Batavia. Indocina ini kendati sangatlah nyata namun sangatlah bisa dilestarikan dan bahkan makin mendalam ke Indonesiaan.

Pertama, adanya perubahan yang cukup berarti dalam  alur pendidikan kolonial yang dijalankan di Indocina Timur sejak sekitar tahun 1917. Kedua, pada tahun 1935 College Sisowath di Phnom pen dirombak menjadi sebuah lycee negri penuh.  Ketiga, ada fakta bahwa antara perziarahan administratif/pemerintahan di Indocina tidak terdapat isomorfisme.

Tak gampang membayangkan Indocina bagi para pejabat Khmer dan Lao, kendati tidak ada pengekangan legal atau formal atas mereka untuk meniti karier kepegawaian yang sepenuhnya mengindocin. Bahkan kaum muda yang ambisius dari komunitas Khmer Hilir yang jumlah penduduknya tercatat 326.000 (tahun 1937) di Indocina Timur (mungkin mewakili sekitar 10% dari seluruh penduduk berbahasa Khmer). Dimana pada akhirnya muncullah para murid yang berbahasa Khamr yang dikenal dengan sebagai para nasionalis pertama kamboja. Huy Kanthoul adalah seorang perdana menteri demokrat antara tahun 1951-1952 dimana pada akhirnya ia bergabung dengan staf lycee Sisowath.

Sebagai tambahan, sejak dasawarsa 1920-an bahwa Indonesia telah mengada dengan penuh kesadran diri. Riwayatnya sangat berharga untuk diketahui. Dimana pada akhirnya kasus Indonesia sangatlah memikat. Tidak ada satupun petunjuk yang bisa menunjang argumen bahwa nasionalisme Ghana tak senyata nasionalisme Indonesia lantaran bahasa nasional Ghana adalah basaha Inggris. Bagaimanapun, bahasa imperium masilah bahsa ibu daerah dan merupakan bahsa dari daerah partikular/tertentu. Adapun yang menciptakan nasionalisme adalah bahasa cetak dan bukan bahasa ibu daerah.

Tahun 1891, ditengah pusaran peringatan baru yang menandai ulang tahun ke 600 Konfederasi Schwyz, Obwalden, serta Nidwalden, dimana pada tahun 1291 mereka memutuskan sebagai tahun berdirinya swiss. Sebagian jawabannya tercantum dimasa muda egara Swiss, yang sebagaimana telah diamati oleh Hughes.

Keterbelakangan negeri swiss yang berpadu dengan permukaan bumi seolah-olah menagkis para pendatang, serta miskinnya sumberdayasumberdaya yang dapat digali. Penduduk negri ini merupakan kaum petani yang tak bergerak kemana-mana. Keterbelakangan Swiss yang sangat dusun bukan semata dikisaran ekonomi, tapi juga politis serta kultural. Area yang tak berubah sedikitpun antara tahun  1515 dengan 1803, serta para penghuninya berbicara dalam bahasa logat Jerman salah satu diantara mereka.

Jika ditilik sampai tahun 1848, nyaris dua generasi setelah Swiss mengada pertentangan agama-agama kuno yang lebih mencolok pada politis dari pada linguistik. Cukuplah sangat menarik, dimana agama-agama katolik tak bisa diganggu gugat monopolinya dalam daerah tertentu.

Bagaimanapun, tahun 1910 bahasa ibu hampir 73% penduduk Swiss adalah bahasa Jerman, 22% Perancis, 4% Italia, dan 1% Romansch. Namun Swiss juga berbatasan dengan dua kekuatan adidaya Eropa pada saat itu, Yakni Perancis dan Italia. Sehingga Jermanisasi tentu bakal membuahkan resiko-resiko politis yang jelas. Maka kesetaraan legal antara Jerman, Perancia dan Italia merupakan satu sisi dari mata uang kenetralan Swiss.

Jika Hughes dengan tpat melacak tahun kelahirannya, maka nasionalisme Swiss hanya sedasawarsa lebih tua dibandingkan nasionalisme Indonesia. Dengan kata lain nasionalis Swiss lahir dalam periode sejarah dunia tertentu. Tatkala bangsa menjadi norma internasional, ketika terbuka kemungkinan untuk menciplak pola kebangsaan dalam cara jauh yang lebih rumit ketimbang sebelumnya. Jika struktur Swiss yang konservatif secara politis dan keterbelakang secara sosial ekonomis telah menunda kebangkitan nasionalisme maka fakta bahwa lembaga-lembaga politis pra-modernnya adalah non-monarkis yamg telah membantu menangkal ekses-ekses nasionalisme resmi.

Sebagai kesimpulan, gelombang terakhir nasionalisme kebanyakan menerpa wilayah-wilayah jajahan di benua asia serta Afrika. Dimana pada awalnya merupakan reaksi terhadap imperialisme global gaya bau yang dimungkinkan oleh pencapaian-pencapaian kapitalisme industrial.

Seperti ujaran Karl Marx yang tak dapat ditiru: “Kebutuhan akan pasar yang terus-menerus mekar bagi produk-produknya mengejar borjuasi keseluruh muka bumi” tetapi kapitalismepun antara lain berkat penyebaran barang cetakan yang dilakukannya, telah membantu menciptakan nasionalisme-nasionalisme kerakyatan yang berlain-lainan telah mendepak prinsip-prinsip dinastik yang usianya telah lanjut.

Betapapun sebagai kaum pelajar bilingual, dan diatas segalanya sebagai kaum cendekia pertama abad ke 20, yang memiliki akses didalam maupun diluar kelas terhapat berbagai model bangsa, kebangsaan, serta nasionalisme yang disuling dari pengalaman-pengalaman bergolak dan kacau balau dalam sejarah Eropa dan Amerika yang usianya lebih dari seabad. Akhirnya tatkala kapitalisme semakin lama semakin kencang mentransformasi cara-cara komunikasi ragawi maupun intelek, kaum terpelajar ini menemukan cara-cara untuk melangkahi cetak-mencetak dalam usaha mereka mempropagandakan kominitas terbayang bukan sekedar kepada khalayak yang buta aksara, melainkan juga pada khalayak pembaca dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda.

Negara Ideal

Posted: May 24, 2011 in Uncategorized

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara ideal adalah negara yang pemimpinnya dipimpin oleh seorang filsuf dan dapat menciptakan suatu keamanan dalam lingkungan masyarakat. Negara ideal mampu menjadi sebuah negara yang berkembang. Suatu negara dapat muncul dengan baik di depan public ketika seorang pemimpin dapat memimpin negaranya sesuai dengan amanah rakyat. Ia memberi kebebasan kepada setiap rakyatnya untuk menukmati hidup mereka sesuai dengan hak mereka masing-masing. Jika suatu negara ideal itu mayoritasnya banyak terdapat umat muslim, maka tidak hanya umat muslim saja yang berhak untuk memutuskan dalam pemilihan pemerintahan sedang non muslim juga boleh ikut berpartisipasi dikarenakan pemilihan seorang khalifah atau pimipin adalah hak semua rakyat..

Kembali kita lihat pada masa sejarah, ketika rasulullah membentuk piagam madinah dimana isinya terdapat 47 pasal (dalam buku AS-Siratu an Nabawiyah, karya Ibnu Hisyam jilid 1 halaman 501 sd 504). Rasulullah mengatakan dalam isi pasal tersebut bahwa setiap kabilah yang ada di madinah, baik muslim atau non muslim adalah satu umat yang terkait dalam satu konstitusi dimana setiap individu bertanggung jawab untuk memelihara kesepakatan dan perjanjian ini (pasal 1 sd 10). Kemudian islam juga mengakui dan melindungi setiap kelompok untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Namun agama adalah jalan resmi pengambilan suatu keputusan (pasal 25 sd 33) dll.

Seperti pendapat Plato bahwa negara ideal itu terdapat masyarakat yang setiap individualnya saling membutuhkan dan saling melakukan interaksi sosial. Dalam artian menurut Plato bahwa tidak ada perbedaan dari setiap individual dan mereka saling membutuhkan. Sedang menurut filosof islam Al Farabi, ia mengatakan bahwa negara yang ideal itu adalah negara yang pemimpinnya mampu menanggapi derajat penyatuan terhadap aqal yang menciprahkan antara wahyu dan ilham sehingga tercurah kepada pemimpin yang membentuk negara yang ideal.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka dapat kita rumuskan beberapa permasalah pokok. Yaitu:

  1. Seperti apakah apakah negara ideal yang sesungguhnya menurut anda?
  2. Apa saja kelemahan dan kelebihan negara ideal pada masa lalu dan negara ideal menurut pendapat kamu.

NEGARA DARI MASA KE MASA

Pada masa Rasulullah

            Secara singkat sejarah Rasulullah yang berhasil mempersatukan umat di dunia dikarenakan konsep dokrin yang beliau gunakan yaitu dokrin teologis politik. Dokrin ini mengedepankan ajaran moral dan sekaligus melakukan perubahan sistem untuk menata institusi-institusi sosial dan politik. Karena dokrin ini yang dipegang oleh asulullah, beliau mampu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar,  bahkan istri-istri dan harta mereka sehingga persaudaraan ini menjadi lebih kuat dibandingkan persaudaraan berdasarkan keturunan. Beliau juga mampu membantu kesepakatan dari tiga golongan yang ada dimadinah guna melahirkan suasana keamanan dan kedamaian. Itulah kebijakan yang beliau gunakan sehingga banyak rakyat yang tidak menentang beliau. Kecuali kaum-kaum quraisy atau kaum yang tidak mau mengaku kerasulannya. Beliau juga menetapkan piagam madinah sebagai dasar sebuah negara dimana masyarakat wajib dan harus mematuhi dan melaksanakannya. Salah satunya beliau menetapkan bahwa setiap kabilah yang ada di madinah, baik muslim atau non muslim adalah satu umat yang terkait dalam satu konstitusi dimana setiap individu bertanggung jawab untuk bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh, membela mereka yang dianiaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama (uraian dari Munawir Syadzali).

Pada masa sekarang

            Secara singkat saya mengambil contoh negara Indonesia. Negara yang berdaulat kepada president dan mempunyai konstitusi atau UUD 1945 sebagai dasar negara dan Pancasila lambang dari pada negara tersebut. Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai banyak pulau dan pernah dijajah berabad-abad lamanya sehingga kemerdekaanpun mampu di raihnya dari jajahan para komunis. Indonesia adalah negara yang mempunya lima agama yaitu islam sebagai penduduk mayoritasnya, kristen, katolik, hindu dan budha. Namun negara ini dapat bersatu dengan baik walau berbeda agama terdapat didalamnya. Hal ini kembali kepada UUD 1945 sebgai dasar negara dalam pasal 29 ayat 2. Bahwa setiap masyarakat berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaanya masing-masing.  Indonesia terlihat harmonis dalam membangun negara ideal dimana didalamnya terdapat lima agama sekaligus. Namun sayang, sistem pelaksanaan oleh pemimpin didalamnya tidak berjalan dengan baik. Masih banyak pemimpin yang mencetuskan UUD namun ia yang melanggar. Dan ada juga pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sehingga lahirnya angka kemiskinan yang begitu pesat. Indonesia belum mampu merubah negaranya menjadi negara yang ideal dengan baik disebabkan pemimpin yang masi menganut sistem timokrasi. Terlihat bahwa sistem yang dipegang oleh Indonesia adalahh sistem demokrasi dimana masyarakat berhak mengeluarkan pendapat dan bebas untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin suatu negara. Akan tetapi, ketika kepercayaan yang diberikan oleh rakyat tidak dilaksanakan dengan baik, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang memimpin negaranya hanya untuk mendapatkan kepentingan pribadi tanpa mementingkan rakyatnya.

Negara ideal menurut si penulis.

Sebuah negara akan mencapai negara yang Ideal apabila mampu menghapus korupsi di negaranya. Hal ini dimulai dari korupsi yang paling kecil yaitu korupsi waktu, HAM, hingga uang rakyat. Mampu membasmi kebodohan, kemiskinan, dan memisahkan agama dan politik. Pemisahan agama dan politik harus terjadi disebabkan dengan politik masalah berdasarkan agama akan hilang. Kenapa hal ini terjadi ?.

Disebabkan apabila pilar politik dan agama dipersatukan maka terciptalah sebuah beban dan kekacauan didalam negara tersebut. Untuk contoh bisa dilihat, apabila seorang yang melanggar aturan dalam suatu negara misalnya berzina. Maka hukuman yang dijatuhkan adalah menurut UU atau secara politik bukan menurut agama, seperti hukuman penjara dan membayar denda karena melanggar hukum negara. sedang negara tersebut dasar negaranya berpegang pada agama dan politik. Disinilah sangat di sayangkan, negara islam namun pegangannya tidak kepada agama. Jika dalam negara tersebut adanya masyarakat non muslim, maka seharusnya hukuman yang ditetapkan pada mereka yang melanggar juga berdasarkan hukuman dari agama mereka.

Jika suatu negara berpegang pada landasan keyakinan dan aturan agama mereka dan menjalankan hukum berdasarkan negara, insyaallah negara tersebut akan menjadi negara yang ideal di dunia. Disebabkan aturan agama tidak bisa dipermainkan atau di jual beli. Namun aturan hukum atau aturan yang dibuat suatu negara dapat dibeli atau dipermainkan.

Untuk mencapai suatu negara yang ideal juga kembali kepada pemimpinnya. Pemimpin yang mampu menciptakan keharmonisan pada rakyat dan dapat menjalankan dua pilar hukum yaitu hukum berdasarkan negara dan hukum berdasarkan agama. Dan memberi kebebasan pada rakyatnya dalam menjalankan hidup bukan berarti bebas melanggar aturan agama dan negara. Dan negara yang baik itu adalah negara yang pemimpinnya bersifat aristrokrasi berdasarkan pemilihan yang bersifat demokrasi.

Pandangan penulis terhadap negara masa dahulu dan sekarang

Masa dahulu

Pada masa dahulu banyak negara barat atau bagian timur yang mampu mempertahan negara mereka dan pemimpin yang bisa diandalkan. Sistem militer yang sangat hebat, pengolahan sumberdaya alam yang menghasilkan ketentraman bagi masyarakat. Namun ketika para penguasa bersifat timokrasi memegang kekuasaan, negara itupun hancur sehingga menimbulkan generasi-generasi pemimpin yang bersifat tirani. Dari sistem politik tidak berjalan dengan baik begitu juga dengan hukum dinegara tersebut. Hal ini disebabkan karena pemimpinnya.

Hello world!

Posted: May 24, 2011 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.